Agenda pembubaran fpi oleh rezim tampaknya bukan wacana, pola yang dilakukan kepada fpi tdk sama seperti dilakukan pada hti, tp pembubaran hti sebagai batu pijakan untuk melangkah selanjutnya.  Isu yang digembar gemborkan tentang  hti sudah gamblang dikriminalisasi keorganisasiannya dan dibubarkan!

Sedangkan fpi masih dalam tahapan sosialisasi yaitu dengan menyebar luaskan informasi  yang salah tentang fpi  di kalangan MASYARAKAT melalui seminar kampus  juga majelis2 taklim. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa informasi tersebut benar, maka diperlukan organisasi ataupun institusi seperti kemenag, BNPT, ormas KEAGAMAAN ataupun lsm untuk ikut menyebarkan informasi yang salah tersebut. Ini adalah tindakan yang culas, jahat dan bersifat ular!

Bagaimana mungkin fpi sebagai organisasi yang resmi dan terdaftar serta aktif keluar masuk gedung dpr untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang kebangsaan  tiba2 dituduh sebagai kelompok RADIKAL dan hendak merubah ideologi Negara.

Hal ini bukanlah fitnah kepada rezim dan kroninya tapi memang itulah kenyataan. Rezim membutuhkan COMMON ENEMY “musuh bersama”  yang hendak diciptakan dikalangan masyarakat.  Mereka hendak menggiring bahwa para aktifis muslim khususnya FPI adalah musuh Negara dan harus menjadi musuh masyarakat. 

Setelah Rezim menghabisi semua sarana media informasi dari fpi, kemudian rezim menyebarkan fitnah kepada fpi sedangkan fpi tidak bisa melakukan klarifikasi dan tidak diberikan ruang untuk klarifikasi. 

Seandainya memang mereka itu fair bukan untuk tujuan membunuh organisasi fpi, selayaknya forum diskusi yang menyangkut fpi  harusnya dihadiri oleh fpi. Tapi pada kenyataannya mereka bermain seperti ular , sembunyi dan mematuk dari belakang, 

Poin yang paling penting, indikasi ini jelasnya adalah upaya melakukan adu domba antar umat islam, hingga muncul kebencian dan bisa saling menyerang. Sedangkan tangan rezim bersih, karena yang ribut umat islam bukan rezim.  Dan ada saatnya rezim akan muncul sebagai pahlawan !!!

Waspadai !!! ini bukan wacana tapi ini fakta!!!

Bandung - Hari sabtu tanggal 27.1.2018 jam 5.30 d masjid alhidayah telah terjadi penganiayaan kepada KH.Umar Basri pengasuh ponpes al-hidayah kp sentiong Rt 03/01 Cicalengka Kulon, yg d lakukan oleh seseorang yg memakai kemeja levis & memakai sarung. Sebelumnya tersangka ikut sholat berjamaah bersama korban, namun setelah jamaah yg lain meninggalkan masjid & hanya beliau dengan tersangka.

Setelah lampu masjid d matikan santri seperti biasa kemudian tersangka yg masih ada d dalam masjid dengan korban membabi buta menyerang korban yg masih dalam keadaan wirid setelah sholat shubuh. 

Mohon selalu waspada d setiap daerah & jaga selalu Ulama² kita, krn mereka yg benci Ulama udah berani terang terangan menyerang Ulama....!! La'nat

Sekarang beliau dirawat disalah satu RS dicileunyi. Semoga KH. Umar Basri (Ceng Emon) diberikan kesembuhan....Aamin

KH. UMAR BASRI (Kg. Emon) Pimp Ponpes Alhidayah Santiong Cicalengka Bandung.

Jakarta - Massa Persaudaraan Alumni 212 tak main-main dalam menyambut kedatangan Habib Rizieq Syihab pada 21 Februari 2018. Massa siap memenuhi ruas jalan tol dari Petamburan mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, tempat Habib Rizieq dijadwalkan mendarat.

"Saya dapat informasi teman-teman di daerah memenuhi seluruh ruas jalan tol untuk menjemput Habib Rizieq. Untuk itu, kita akan komunikasikan," ujar lawyer Habib Rizieq, Kapitra Ampera, di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jaksel, Sabtu (27/1/2018).

Menurut dia, jika massa jadi menjalankan niat itu, dipastikan lalu lintas menuju bandara terganggu. Karena itu, Kapitra mengaku akan berkomunikasi dengan aparat untuk membuat situasi lebih kondusif. 

Meski demikian, Kapitra tak bisa menyalahkan andai massa benar-benar memenuhi ruas tol dari Slipi Petamburan menuju Bandara Soetta. Dia memandang alasannya banyak orang yang rindu kepada Rizieq. 

"Tapi itu tidak bisa kita cegah karena itu kecintaan dan kerinduan kepada Habib Rizieq sehingga aspirasi ini kita coba akomodasi, harus kita coba salurkan tapi tidak mengganggu ketertiban umum," paparnya.

Panitia Reuni Akbar 212 menggelar rapat pematangan persiapan kegiatan yang akan digelar di Monas Jakarta pada Sabtu pekan depan 2 Desember 2017.

Dalam rapat yang dihadiri Ketua Panitia KH Misbachul Anam, Sekretaris KH M. Al Khaththath, Bendahara H. Usamah Hisyam, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif, dan sejumlah koordinator Divisi Panitia, ditegaskan kegiatan Reuni Akbar 212 dipastikan akan tetap digelar di Monas.

Panitia juga segera mengirimkan undangan tertulis kepada para ulama dan tokoh pergerakan Islam akhir pekan ini.

“Insya Allah, undangan akan dsebar akhir pekan ini,” ujar KH Misbachul Anam usai rapat panitia, Jumat (24/11/2017), seperti dilansir Swamedium.com.

Rapat juga mendengarkan dan membahas seluruh persiapan teknis panitia. “Semua persiapan sudah matang,” ungkap KH. Al Khaththath.

Menurut bendahara Usamah Hisyam, panitia berupaya dan bekerja keras untuk melayani tamu-tamu Allah yang akan datang yang diperkirakan terbesar di Kawasan Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.

Acara Reuni Akbar 212 akan diawali dengan shalat Subuh berjamaah di Monas.

“Dengan shalat Subuh berjamaah ini mari kita jalin ukhuwah dan persatuan ummat,” kata Usamah yang juga Ketua Umum Parmusi.

Ketua Umum MUI, KH. Prof. DR. Ma'ruf Amin tegas MENGECAM KAUM BANSER-ANSOR-NAHDLIYYIIN "NU" yang bertindak ala gerombolan Preman, mempersekusi kaum Muslimin yang tidak melakukan 'amaliyyah khas NU, dan berujung kepada pembekuan IMB perluasan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal oleh Walikota Bogor.

K. H. Ma'ruf Amin yang juga adalah Rais 'Aam PB NU mengecam mereka - kaum Banser Ansor NU dan Nahdliyyiin simpatisannya itu - sebagai "Kaum Intoleran".

Yang "Kaum Intoleran" Banser Ansor NU itu sampai menekan Walikota Bogor hingga membekukan IMB perluasan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal di Bogor tersebut.

Yang Banser pimpinan Yaqut C. Qoumas itu kini juga bersekutu dengan orang-orang macam Abu Janda Al Boliwudi, Ade Armando, Nadirsyah Hosen, Ulil Abshar Abdalla, dkk., yang selama ini dikenal Pro A Hok, kaum Penista Islam, kaum pendukung kedholiman, juga Sekulerisasi, Pluralisasi, Liberalisasi, bahkan Mistisme Islam. Dan dikenal dekat dengan 'Neo Komunisme', dsb. Juga dengan PDIP, Nasdem, dll.

CATATAN/KETERANGAN TAMBAHAN:

(#) Nahdlatul 'Ulama atau populer disebut "NU" yang aktif sejak tahun 1926, adalah organisasi Islam keempat tertua di Indonesia yang masih ada. Setelah organisasi Islam Indonesia "Muhammadiyah" (aktif sejak tahun 1912), "Al 'Irsyaad" (1914), dan "Persatuan Islam/Persis" (1923).

Jadi:

Karena Islam adalah agama dunia sejak awal jaman, sejak kapankah kaum Muslimin, hampir 2 milyar Muslimin di seluruh dunia, harus sama 'amaliyyaahnya dengan NU yang mengklaim mempunyai pengikut hanya 60 jutaan orang itu?

Atau yang sekitar 200 jutaan di Indonesia?

Bagaimana dengan 'amaliyyah dari organisasi Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'h (As Wa Ja) bernama "Muhammadiyah", "Al 'Iryaad", "Persis", "DDII", "Hidayatullah", "Wahdah Islamiyyah", dst. sampai 'amaliyyah dari kaum non-organisasional Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (As Wa Ja) - As Salafiyyuun (populer disebut "Salafi") yang jumlah massanya sebenarnya sekitar 100 jutaan lebih?

Apakah mereka semua selain NU itu (yang serupa 'amaliyyahnya itu), harus ditundukkan mengikuti 'amaliyyah NU saja?

Yang 'amaliyyah NU memang cukup lain dengan 'amaliyyah Muhammadiyah, Al Irsyaad, Persis, DDII, Hidayatullah sampai Salafiyyiin itu?

Itu pun, sebenarnya NU lahir di Indonesia saja?

Dan di Nusantara sebelum "NU (1926)", telah ada "Jam'iyyatul Khoir" (1903), "Sarekat Islam" (1905), "Muhammadiyah" (1912), "Al 'Irsyaad" (1914), "Persatuan Islam/Persis (1923)?

Belum lagi organisasi lainnya, di seluruh dunia.

Ini pun semua, hanya organisasi, bahkan BUKAN pula Madzhab.

Memangnya juga, Rosuululloh Muhammad bin 'Abdulloh - shollollohu 'alaihi wasallam - adalah Nahdliyyiin? Ansor? Banser?

Hingga semua orang Muslim harus setuju dan harus melakukan 'amaliyyah "NU" saja?

Dan "NU" menjadi tidak boleh dinasihati, tidak boleh dikritiki, tidak boleh dilawan - utamanya - *kedholiman Bansernya*?

Muslimin dunia menyaksikan Banser mendukung penuh A Hok dkk., tidak bersikap tegas dan aktif soal Rohingya, membubarkan pengajian dan kegiatan keagamaan sah bahkan di fasilitas Muhammadiyah, tak merespon saat diajak melawan pemurtadan terhadap Muslimin, menjagai Gereja yang meresahkan masyarakat Muslimin yang bahkan tidak berijin IMB, mempersekusi FPI, menghina banyak kelompok lain, hendak melawan Mendikbud dan Presiden RI kini soal FDS, dsb.

Maka pikirkanlah ini, wahai Muslimin.

ALLAH Tuhan Yang Maha Esa yang nama-Nya digunakan di Pancasila dan UUD 1945 beserta Pembukaannya, memerintahkan Muslimin untuk berpikir, menelaah dalil-dalil, dan mengambil sikap yang benar.

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Jawa Tengah siap mengawal tabligh akbar Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) di Masjid Agung Karanganyar, Jawa Tengah pada 19 November 2017 mendatang. Sepuluh ribu pasukan Kokam bakal diterjunkan untuk menjaga pengajian agar tidak terjadi aksi pembubaran.

Komandan Kokam Jawa Tengah, Muhammad Ismail mengecam penolakan pembubaran kajian Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) dan KH Sabri Lubis di Garut. Menurutnya, aksi penolakan dan pembubaran pengajian adalah penjajahan terhadap agama. Ia menilai perbuatan ini adalah tindak intoleran.

Ismail menegaskan, bagi umat Islam menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Oleh karena penolakan bahkan pembubaran pengajian merupakan bentuk pemerkosaan terhadap umat Islam yang tengah menunaikan kewajiban menuntut ilmu.

“Perbedaan faham, pandangan dan pemikiran merupakan rahmat yang dari Allah SWT. Maka tak perlu berujung pada penolakan atau pembubaran”, tegas Ismail.

Ismail menegaskan, Kokam siap beramar ma’ruf nahi munkar menghadapi kelompok intoleran yang hendak membubarkan pengajian.

“Kalau ada kelompok yang bubarkan kajian, Kokam akan melawan untuk mengamankan kajian Islam. Apalagi UBN tokoh Muhammadiyah pusat, maka menjadi kewajiban Kokam untuk mengawal,” tandasnya.(sp/voa)

SIARAN PERS
KOALISI ADVOKAT PENJAGA ISLAM
ATAS MARAKNYA PERSEKUSI DAN PEMBUBARAN PENGAJIAN

A. Bahwa Negara ada dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi, mengayomi dan menjaga setiap warga negara dari berbagai gangguan dan ancaman;

B. Bahwa fungsi tersebut telah diturunkan dengan terbentuknya alat kelengkapan negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan perundangan, menjadi  pilar negara dalam menjaga harmoni sosial ditengah-tengah masyarakat

C. Bahwa negara tidak boleh baik secara aktif maupun dengan mendiamkan tindakan pencederaan disharmoni sosial ditengah masyarakat, dengan membiarkan sebagian anggota masyarakat mengambil peran dan fungsi negara, melakukan intimidasi, upaya paksa atas kehendak, serta mengabaikan hukum, norma dan nilai-nilai luhur yang berkembang ditengah masyarakat;

D. Bahwa tindakan pembubaran dan/atau penghalangan dakwah Islam berupa kajian, tablik akbar, diskusi Islam atau dalam bentuk lainnya, yang akhir-akhir ini marak dilakukan oknum Banser NU telah mencederai harmoni sosial yang selama ini telah terjalin dengan baik;

Sehubungan dengan maraknya tindakan ini, Koalisi Advokat Penjaga Islam tegas menyatakan :

1. Mengutuk sikap dan tindakan Negara yang diam, cenderung membiarkan, dan secara implisit justru berpotensi mendorong terjadinya disharmoni sosial ditengah masyarakat. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung, pengayom dan penjaga harmoni sosial masyarakat dan menindak oknum Ormas yang telah secara lancang mengambil alih peran negara.

2. Menyayangkan setiap tindakan persekusi yang dilakukan oleh oknum ormas khususnya Banser NU, terhadap individu atau anggota masyarakat lainnya yang menjalankan kewajiban dakwah, padahal dakwah-lah sesungguhnya jalan terbaik yang akan menyelamatkan negeri ini.

3. Menghimbau kepada segenap kaum muslimin, seluruh elemen anak bangsa agar saling menjaga diri, menghindari setiap Profokasi yang ingin memecah belah kesatuan umat.

4. Mendorong kepada segenap aparat penegak hukum untuk sigap mengambil inisiatif penegakan hukum -tanpa menunggu adanya laporan pengaduan- karena tindakan persekusi yang dilakukan adalah delik hukum umum. Jika tidak, sulit untuk menghindari praduga publik bahwa aparat penegak hukum justru berada dibalik semua kegaduhan ini.

Jakarta, 7 November 2017

Ketua Koalisi Advokat Penjaga Islam

Ahmad Khozinudin, SH
HP/WA: 0821.2204.5278

Eggi Sudjana : Buni Yani Harus Di Bebaskan Dari Segala Tuntutan

Bandung - Pengacara Senior Eggi Sudjana akan mendatangi Komisi Yudisial terkait kasus yang menimpa Buni Yani. Dirinya bersama beberapa rekan Advokatnya berencana mendatangi KY Besok Kamis (9/10) untuk meminta KY memperingatkan Hakim yang menangani kasus Buni Yani agar memberikan vonis yang adil.

Menurutnya, menganggap tindakan Buni Yani yang memposting pidato Ahok sebagai suatu pelanggaran hukum itu sangat tidak tepat, Karena Ahok yang menjadi objeknya telah di vonis bersalah.

“Itukan Ahok telah dihukum, itu menandakan kalau Buni Yani itu benar, secara logika masa orang yang benar dihukum. Jadi kebenaran omongan Buni Yani tersebut dibuktikan oleh proses peradilannya Ahok, Ahok divonis bersalah, berarti Buni Yani yang benar.” Ungkapnya saat ditemui PPMIOnline di Masjid Istiqomah Kota Bandung, Rabu (08/11).

Eggi Sudjana meminta Hakim agar memberikan Vonis Bebas kepada Buni Yani pada sidang Vonis tanggal 14 November 2017 mendatang.

“Hakim yang mengadili, Buni Yani harus dibebaskan demi hukum.” Imbuhnya.

Sementara itu Asep Syarifudin, Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat juga mengungkapkan hal yang sama. Dirinya dan API mendesak majelis hakim untuk memberi putusan yang adil.

Menurutnya tuntutan Jaksa yang menyatakan bahwa Buni Yani menyampaikan suatu kebohongan dan provokasi itu tidak tepat. Karena menurutnya apa saja yang disampaikan Buni Yani tersebut terbukti dengan divonisnya Ahok sebagai penista Agama, sehingga Buni Yani harus dibebaskan dari segala tuntutan.

“Tuntutan Jaksa yang menyatakan Buni Yani menyampaikan suatu kebohongan tersebut tidak terbukti, karena Ahok terbukti di Vonis Sebagai penista Agama, jadi Buni Yani harus dibebaskan dari segala tuntutan.” Ujarnya.

Dirinya juga menegaskan akan mengawal Sidang Vonis kasus Buni Yani tanggal 14 November 2017 mendatang.

JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan memblokir enam DNS Tenor, perusahaan penyedia konten GIF pada platform Whatsapp. Kementerian juga memberikan ultimatum bagi pihak Whatsapp agar segera menghentikan penyediaan GIF berkonten pornografi pada platformnya bila tak ingin dikenai pemblokiran.

"Kalau tidak, kita akan segera men-Telegram-kan Whatsapp. Jadi, kita akan melakukan pemblokiran jika memang tidak ada tanggapan serius dari pihak Whatsapp," kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangerapan dalam jumpa pers yang digelar di kantor Kemenkominfo kemarin.

Ia agaknya mengingatkan soal tindakan pemerintah memblokir aplikasi pesan Telegram beberapa waktu lalu. Aplikasi perpesanan Whatsapp sejauh ini merupakan salah satu yang paling banyak digunakan di Indonesia. Aplikasi ini diprediksi digunakan oleh 1,3 miliar pengguna di seluruh dunia.

Setelah sempat lumpuh pada Jumat lalu (3/11), pengguna Whatsapp dibuat resah dengan mudahnya mengakses konten pornografi dengan basis file GIF di aplikasi tersebut ketika kata kunci tertentu dimasukkan. Konten GIF menampilkan gambar bergerak, mirip video meski durasinya singkat guna ditautkan dalam pesan di Whatsapp. Fungsi GIF menempel pada aplikasi Whatsapp sejak November 2016.

Menurut Semuel, Kemenkominfo langsung bekerja saat isu tersebut mencuat pada Ahad (5/11). Kemenkominfo langsung mengirimkan tiga kali surat peringatan kepada Facebook sebagai perusahaan pemilik aplikasi Whatsapp sejak Ahad (5/11) hingga Senin (6/11) dini hari. Kendati demikian, ia mengatakan, respons dari pihak Facebook terbilang lambat karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pada Ahad (5/11) malam, telah ada laporan dari Facebook dan mereka langsung menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pihak ketiga yang menyediakan konten GIF. Namun, ia mengatakan, pihak Facebook tidak bisa melakukan penanganan langsung karena konten GIF yang beredar dikirim dengan enkripsi end to end.

"Di mana sebenarnya ini adalah layanan platform yang disediakan oleh Tenor," katanya menambahkan.

Terkait hal itulah Kemenkominfo melakukan langkah pemblokiran DSN. Semuel menerangkan, keenam DNS yang diblokir adalah tenor.com, api.tenor.com, blog.tenor.com, qa.tenor.com, media.tenor.com, dan media1.tenor.com.

Kendati demikian, Semuel menegaskan, pihak Whatsapp juga tak boleh lepas tangan atas konten-konten yang muncul tersebut. Pihak Kemenkominfo mengaharapkan Whatsapp segera melakukan pembersihan ataupun menegur pihak-pihak terkait.

Hingga kemarin, ia mengatakan, belum ada juga penanganan langsung dari pihak Whatsapp mengenai persoalan tersebut. Kemenkominfo, menurut Semuel, memberikan waktu dua kali 24 jam sejak surat peringatan terakhir dilayangkan untuk merespons permintaan dari Pemerintah Indonesia guna membersihkan layanan berbau porno tersebut.

Menurutnya, Whatsapp tidak boleh lepas tangan mengenai konten negatif yang beredar di platformnya walaupun layanan tersebut merupakan layanan pihak ketiga yang terkoneksi di aplikasi. "Segera juga melakukan pembersihan maupun menegur (pihak ketiga), maupun aksi apa pun karena sudah diberikan notice oleh Pemerintah Indonesia," kata dia.

Sumber: republika.co.id

Garut – Rencana kedatangan Ustadz Bachtiar Nasir (Ketua GNPF-Ulama) dan KH Ahmad Shabri Lubis (Ketua DPP FPI) untuk mengisi Tabligh Akbar di Garut mendapat penolakan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut.

Penolakan PCNU disampaikan dalam surat yang diberikan ke DKM Masjid Agung Garut. Dari surat yang diberikan ke DKM Masjid Agung pada Ahad (5/11), penolakan PCNU Garut karena menuding tausiyah yang diberikan kedua ulama itu dianggap tak menyejukan dan berpotensi melukai perasaan sebagian warga Indonesia.

Penolakan ini sepertinya tidak akan digubris pihak penyelenggara. Bahkan beberapa elemen Umat Islam siap mengerahkan laskarnya untuk mengamankan Tabligh Akbar yang akan digelar di Alun-alun Garut pada Sabtu (11/11/2017) yang akan datang.

"2.000 Pasukan Khusus Gabungan Laskar FPI, KOKAM, Brigade Persis dan HISGAR siap amankan acara Tabligh Akbar 11-11-17 Garut," kata pengurus FPI Garut Dadan Ramdansyah, Senin (6/11/2017), seperti dilansir PortalIslam.id.

Di sosial media juga beredar bahwa aparat KODIM setempat akan turut menjaga Tabligh Akbar.

"Inilah Hasil Rakor panitia Tabligh Akbar dengan Kodim 0611 GARUT hari ini:

1. Kodim akan mengambil langkah langkah ke pihak pihak terkait untuk melanjutkan rencana pelaksanaan Tabligh Akbar Garut.

2. Kepada Panitia Tabligh Akbar agar supaya memantapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan Tabligh Akbar.

3. Diberitahukan kepada koordinator, peserta agar di informasikan memakai baju koko warna putih.

4. Diimbau kepada panitia agar menenangkan peserta Tabligh Akbar karena ada pihak yang mencoba memprovokasi situasi.

Demikian hasil rakor dengan Kodim agar menjadi perhatian semua pihak. Wassallamullaikum wr. wb."

Menjelang pemanggilan 'pesanan' terhadap Imam Besar FPI sekaligus dewan pembina GNPF-MUI Habib Muhammad Rizieq Syihab oleh Polda Jawa Barat, ribuan anggota FPI & LPI Jabar serta umat Islam dari Jabar, DKI, Banten dan sekitarnya. Kamis (12/1/2017).

Rombongan umat Islam telah berdatangan dengan menggunakan puluhan mobil menuju Bandung untuk selanjutnya menuju Mapolda Jabar untuk mengawal Habib Rizieq dalam menjalani proses penyidikan terkait dugaan kasus penghinaan Pancasila yang dilaporkan oleh Rachmawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu.

Selain massa dari umat Islam, tampak pula ratusan anggota LSM yang menamakan  diri sebagai  Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang sudah berada di depan Mapolda Jabar. Namun tujuan mereka  bertolak belakang dengan umat Islam. Diduga massa GMBI dikerahkan oleh pihak Polda Jabar untuk dihadapkan dengan pendukung  masyarakat pendukung Imam Besar FPI. Sebagaimana dituturkan oleh salah seorang warga yang bertanya langsung kepda anggota LSM yang kerap membuat onar tersebut.

"Kemarin ketua GMBI di kontak Kapolda supaya ngawal proses pemeriksaan Habib Rizieq, dan menurunkan masa GMBI supaya berjaga jaga di sekitar Polda". Ungkap salah seorang warga yang enggan disebut namamya.

Ia menambahkan, massa GMBI yang diterjunkan dari  Pangandaran, Tasik, dan sejumlah daerah lain di Jabar.

"Sementara ini Jumlah keseluruhan  mobil GMBI ada 111 unit,  perkiraan massa mereka skitar 500 org lebih". Tambahnya.

Diduga massa GMBI sengaja diterjunkan untuk 'memanaskan' situasi di depan Mapolda Jabar. Mengingat LSM yang tampak berisi gerombolan pria bertato itu sering berbuat kerusuhan di sejumlah wilayah. 

Berikut informasi seputar sepak terjang LSM GMBI  yang meresahkan masyaraka di berbagai wilayah :

m.liputan6.com/news/read/801083/2-ormas-di-bekasi-bentrok-3-mobil-jadi-sasaran-amuk-massa

 http://www.pangandaranlife.com/2016/08/demo-gmbi-di-depan-kantor-dprd.html?m=1

http://poskotanews.com/2016/08/11/ribuan-anggota-dua-lsm-bentrok-di-pangandaran/

 http://www.harapanrakyat.com/2016/08/polisi-jaga-ketat-sekretariat-lsm-gmbi-pasca-kerusuhan-di-halaman-dprd-pangandaran/

ULAMA adalah PEWARIS NABI !!!
Melecehkan ULAMA sama halnya Melecehkan NABI !!!

Bismillahirrohmaanirrohiim

In syaa Allah besok Kamis,  12 Januari 2017 jam 09.00 Habib Rizieq Syihab akan datang ke Polda Jabar memenuhi Panggilan Polda Jabar untuk di Periksa Polda  Jabar terkait laporan Sukmawati yg menuduh Habib Rizieq Syihab telah melecehkan Pancasila.

Kedatangan Habib Rizieq Syihab ke Polda Jabar in syaa Allah akan di sambut dan ditemani oleh PULUHAN RIBU Masyarakat Muslim Jabar perwakilan dari 27 Kab/Kota se-Jabar.  Masa kemungkinan akan berada di sekitar Polda Jabar dan Jl. Soekarno Hatta sejak jam 07.00.

DEMI ALLAH !!!
Bagi kami Habib Rizieq Syihab bukan hanya kami pandang sebagai Imam Besar FPI dan atau Ketua Pembina GNPF MUI, tapi sebagai IMAM BESAR UMMAT ISLAM INDONESIA !!! Sebagaimana yg telah kami nyatakan pada hari Ahad,  8 Januari 2017 di Ciamis.

Oleh karena itu,  kami akan all out untuk Menemani,  Mengawal,  Menjaga,  Membela dan Melindungi Habib Rizieq dari makar musuh-musuh Islam dan antek-antek asing serta aseng yg akan merusak NKRI !!!

ALLAHU AKBAR !!!
Bandung,  11 Januari 2017

al faqir Asep Syaripudin
(Koordinator/ Ketua Aliansi Pergerakan Islam "API" Jabar)

JAKARTA (Arrahmah.com) – Tim gabungan Resmob dan Reskrim Polsek Tegalrejo, Rabu (4/1/2017), telah menangkap Haris Fauzi bin Sukarlan, politisi PDIP yang juga Ketua RT 04/02, No 89, Dusun Krajan, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, yang diduga pelaku tindak pidana terorisme berencana melakukan pengeboman di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam, Tegalrejo, Magelang.

“Ya benar, pelaku bernama Hariz Fauzi telah ditangkap,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rikwanto, di Jakarta, Kamis (5/1), dikutip mediaindonesia.com.

Dia mengungkapkan, bersama pelaku diamankan beberapa barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 dengan nomor polisi AA-2770-JK berwarna hitam, sebuah helm, berbagai jenis perkakas dan alat tulis, kartu perdana, isolasi, kabel, paralon listrik, arang, dan satu unit telepon seluler merek Nokia seri C3-00 berwarna hitam.

Kata Rikwanto, pelaku berencana melakukan pengeboman karena sakit hati atas perlakuan Gus Yusup selaku pimpinan Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (Ponpes API) yang tidak menghargai pengabdiannya di ponpes tersebut dengan tidak memberikan dukungan atas pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setelah keluar dari PKB, pelaku memutuskan untuk bergabung ke PDI Perjuangan. Namun, kepindahan dirinya ke partai lain tersebut membuat Gus Yusup menuduhnya sebagai anggota PKI.

“Dia dibilang, kamu itu PKI dan bahaya laten, pasang bendera merah di Tegalrejo,” katanya lagi.

Rikwanto menuturkan, bom yang akan dipasang pelaku bertujuan untuk menghancurkan citra Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam agar tidak diminati lagi oleh santri dan siswa baru.

“Pelaku ingin menjatuhkan nama baik Ponpes API,” imbuhnya.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris jo UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

(azm/arrahmah.com)